Pentagon Tak Mampu Jawab Misteri Miliaran Dolar Uang Irak

WASHINGTON - Karena pencatatan yang buruk dan pengawasan yang longgar, Departemen Pertahanan AS Pentagon tidak dapat menjelaskan bagaimana kemana lenyapnya $ 2,6 miliar yang merupakan milik pemerintah Irak, menurut jenderal inspektur untuk rekonstruksi Irak.

Audit dana $ 9,1 miliar dari hasil minyak Irak menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga militer Amerika yang dipercayakan untuk menghabiskan uang tersebut pada proyek-proyek rekonstruksi gagal untuk mematuhi aturan-aturan AS tentang bagaimana uang tersebut harus dilacak dan dihabiskan, inspektur jenderal menemukan.

Para pejabat Amerika gagal membuat rekening bank untuk $ 8,7 miliar dalam Dana Pembangunan untuk Irak, sebagaimana diamanatkan oleh Departemen Keuangan, menciptakan "kerusakan dalam kontrol yang menyebabkan dana tersebut rentan terhadap penggunaan yang tidak sesuai dan kerugian tidak terdeteksi," menurut laporan itu, yang dijadwalkan akan dirilis Selasa.

Audit itu adalah penyelidikan terbaru untuk kesalahan pemerintah AS atas kesalahan manajemen dana Irak di tahun-tahun setelah invasi pimpinan Amerika pada Maret 2003, yang menyebabkan perlawanan dan penjajahan yang sangat lama.

"Pengawasan yang lemah berhubungan langsung dengan meningkatnya jumlah kasus pencurian dan penyalahgunaan, dengan mayoritas keyakinan hingga saat ini dapat dilacak hingga ke bingkai waktu 2003-2004 di mana praktik akuntansi paling lemah terjadi," W. Stuart Bowen Jr, inspektur khusus umum untuk rekonstruksi Irak, mengatakan dalam sebuah e-mail.

Laporan itu juga mengatakan militer AS terus memegang setidaknya $ 34.300.000 dari dana tersebut, meskipun itu diperlukan untuk dikembalikan ke pemerintah Irak pada Desember 2007.

Dalam tanggapan tertulis kepada konsep audit, Pentagon bersumpah untuk bertindak atas tiga rekomendasi inspektur jenderal untuk memperkuat mekanisme akuntansi dan membuang uang Irak yang belum dilepaskan.

Pengawas keuangan Departemen Pertahanan berjanji akan melaporkan kembali ke kantor inspektur jenderal pada bulan November tentang kemajuan masalah itu.

"Kami berharap dapat melihat hasil yang nyata," kata Bowen.

Dugaan kesalahan manajemen dana telah membuat marah para pejabat Irak, yang telah meningkatkan kemungkinan mengambil tindakan hukum terhadap Amerika Serikat, kata Bowen.

Pejabat Amerika dari Otoritas Koalisi Sementara, administrasi pendudukan pimpinan AS, mengambil alih pada tahun 2003 atas dana sebesar $ 20 miliar dari pemerintah Irak dan memperoleh izin melalui resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan uang itu untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.

Setelah pembubaran BPA pada Juni 2004, pemerintah Irak setuju untuk membiarkan militer AS mengontrol dana yang tersisa.

Irak kemudian mencabut kewenangan itu pada  31 Desember 2007.

Inspektur umum pada tahun 2005 mengkritik manajemen BPA tentang dana $ 8.8 miliar milik pemerintah Irak. Sebuah penyelidikan kriminal yang dilakukan oleh inspektur jenderal pada saat itu mengarah pada penjatuhan tuduhan pada delapan pejabat AS karena melakukan penyuapan, penipuan dan pencucian uang.

Audit terbaru itu tidak termasuk dugaan tindak kriminal.

Amerika Serikat juga telah menghabiskan lebih dari $ 50 miliar uang pembayar pajak untuk proyek-proyek rekonstruksi di Irak. (iw/wp) 

www.suaramedia.com